Langsung ke konten utama

KETIMPANGAN DALAM KONFERENSI CABANG XXI PMII KABUPATEN BOGOR




Dalam catatan historis KONFERCAB PMII Kabupaten Bogor yang menjadi ajang berkontestasi politik dalam skala mikro, hampir dari tahun ketahun memang tidak lepas dari perdebatan entah dari peserta maupun peninjau yang kemudian berujung ceos. Memang tidak menutup kemungkinan hal demikian dapat terjadi dimana saja, baik dibirokrasi pemerintahan, atau dalam struktur sosial masyarakat kerap kali mengelami hal yang sama. Karena yang namanya konflik, tidak terikat hanya pada satu objek atau pelaku konflik saja. Semua orang atau elemen-elemen yang ada didunia ini, tidak akan lepas dari konflik.  Konflik menjadi bagian dalam hidup manusia, karena manusia hidup bermasyarakat dan dalam bermasyarakat atau kelompok itu sendiri terdapat struktur yang mengatur sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu tatanan yang kompleks. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi dalam bermasyarakat atau kelompok juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Interaksi didalamnya juga diatur oleh struktur sosial yang mengatur perilaku dan mempengaruhi personal seseorang atau bahkan membentuknya. Oleh karena itu, adanya konflik memang perlu, dalam perspektif salah satu tokoh sosiologi Ralf Dahrendorf bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat maupun kelompok.
Sangat jelas kita amati, proses berjalannya Konferensi Cabang PMII Kabupaten Bogor yang seharusnya hanya berlangsung selama dua hari dari tanggal 15-16 tersebut tidak sesuai ekspektasi awal. Yang menjadi pemicu utama adalah adanya  perdebatan yang saling kokoh memperjuangkan gagasan masing-masing yang dibangun. Adanya gagasan tersebut ternyata tidak diterima antara satu dengan yang lain, lalu kemudian disebabkan dengan tidak kondusifnya forum yang dipicu oleh adanya perdebatan saling mempertahankan gagasan, forum tersebut dipending oleh presidium sidang atas instruksi Badan Pekerja Konfercab (BPK) untuk beberapa saat, sampai ada kabar selanjutnya dari BPK tersebut.
Hal yang sangat disayangkan oleh beberapa peserta yang hadir dalam Konfercab tersebut, dari pihak BPK sendiri ternyata kurang profesional dan tidak benar-benar serius dalam suksesi berjalannya Konfercab ini. Sebab mengapa demikian? Ditinjau dari redaksi pernyataan presidium sidang berdasarkan instruksi pimpinan BPK bahwa sidang hanya dipending beberapa saat artinya bukan ditunda, dalam realitasnya persidangan sampai saat terakhir tulisan ini dibuat ternyata tidak juga terealisasi. Dan itu penulis rasa sebuah kecacatan yang sangat dipolitisasi oleh pimpinan BPK sendiri. Entah ada kepentingan atau memang ada hal yang diberatkan, tetap tidak semestinya dilakukan oleh pimpinan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Perlu dicatat, bahwa  pimpinan memang memiliki otoritas tertinggi, tetapi juga ingat bahwa komponen-komponen dibawahnya juga memiliki otoritas yang melekat pada dirinya masing-masing. Dalam teori  struktur fungsionalisme Emile Durkheim, masyarakat atau kelompok adalah suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat, pola-pola yang secara relatif bertahan lama karena interaksi-interaksi tersebut terjadi dengan cukup terorganisasi. Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, setiap individu itu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat atau kelompok. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi, status dan peranan cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut sebagai “kumpulan status dan peranan”.
Maka dari itu, meski dalam tatanan birokrasinya dia adalah seorang pemimpinnya, tidak sepantasnya juga memutuskan sepihak terkait hal yang perlu dimusyawarahkan.
Maka yang sangat diharapkan oleh penulis, pimpinan itu harus bijaksana, artinya jangan sampai  ada negosiasi politik hitam yang dibangun dibelakang. Disadari atau tidak itu akan memunculkan stigma negatif dari orang yang membaca gerakan mereka atau akan menjadi catatan hitam bagi publik.

18, November 2019



*Wafiruddaroin/Kader PMII UNUSIA Cabang Kabupaten Bogor

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PARADOKS DOMINASI KUASA DALAM KASUS FERDY S

  *Robert Dynic Peristiwa panjang yang entah sampai kapan akan berlangsung, tentu masih membuat publik bertanya- tanya dan berspekulasi. Disamping karena peristiwa ini menyangkut Keterlibatan beberapa tokoh dalam institusi penting negara, selain itu juga hal ini mendapat banyak perhatian publik karena berkaitan dengan tragedi   kemanusiaan yang tragis. Terlepas dari pada itu, penulis lebih tertarik membahas bagaimana konstruksi peristiwa, fakta sosial, dan gejala-gejala sosial yg menjadi latar terjadinya peristiwa ini. Peristiwa semacam ini tentu saja bukan pertama kalinya yang menunjukkan betapa “kotornya” rumah besar yang beranama kekuasaan dalam   intitusi tersebut.   Bahkan sejak era Reformasi bergulir, tidak dapat dipungkiri upaya membersihkannya selalu sulit dan justru malah sering muncul masalah rivalitas kepentingan internal, maupun eksternal khususnya dengan KPK. Misalnya kasus Cicak-Buaya Jilid 1-3. Selain itu mulai dari kasus simulator SIM, Susno Duaji...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Nasib Kabupaten Sumenep Pasca Pilkada: Politik Uang dan Kekuatan Kolektif Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi

  Gambar: NU Online https://www.nu.or.id/nasional/jenis-jenis-politik-yang-harus-diketahui-warga-nu-6ap9k Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah momentum penting yang tidak hanya menentukan pemimpin baru, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial politik di tingkat lokal. Kabupaten Sumenep, yang terletak di ujung timur Pulau Madura, dikenal tidak hanya karena kekayaan budaya dan tradisinya, tetapi juga karena dinamika politik lokal yang kompleks . Pilkada menjadi ajang tarik menarik antara dua kekuatan utama: politik uang money politics yang didorong oleh pragmatisme politik, dan kekuatan kolektif masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Kedua kekuatan ini tidak hanya memengaruhi hasil Pilkada, tetapi juga masa depan Sumenep sebagai sebuah entitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam tulisan ini, saya mencoba menganalisis bagaimana benturan antara politik uang dan kekuatan kolektif masyarakat memengaruhi nasib Kabupaten Sumenep pasca Pilkada, dengan menggunak...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SISI LAIN KAPITALISME

  *Robert Dynic Kapitalisme berasal dari kata capital artinya kepala. Namun akhirnya mengalami asimilasi bahasa yang kemudian mempunyai arti sebagai alat, bahan dll. Kapitalisme umunya kita pahami sebagai paham yang mengutamakan modal. Kapitalisme sendiri muncuul dari masyarakat agararis dan masyarakat industri.   Masyarakat agraris masayarakat yang hidupnya dihabiskan dengan masalah tanah atau bercocok tanam dsb. MARX menyebutkan etika protestant memrupakan salah satu sebab munculnya kapitalisme. Bahkan Calvinisme yang seotang pendeta, dia mengatakan bahwa ketika kita meau melakukan ibadah ada tiga hal yang harus dilakukan: bersedekah, Doktrin yang dipake oleh calvinisme adalah mengatakan bahwa ketika kamu ingin mencapai syurga maka kamu harus memiliki harta atau katakanlah kamu harus kaya. Garis besar munculnya kapitalisme adalah ketika terjadinya revolusi perancis. Bahwa dalam dinamika yang terjadi pada saat itu kekuasaan tanah ada ditangan raja berdasarkan legitimate ger...
Posting Komentar
Baca selengkapnya