Sistem dan struktur politik

Foto: diskusi singkat mahasiswa sosiologi terkait praktik dan perkembangan politik di Indonesia. 

    Dalam realitas kehidupan, mungkin tidak sedikit dari kita menyadari adanya hal penting terkait kelancaran berlangsungnya hidup. Mayoritas orang hanya mengalir seperti air, atau bergulir serupa bola yang digelindingkan dilantai datar. Maka apa yang telah diterima sebagai realita, akan berjalan sewajarnya sebagaimana realita itu diterima. Berbeda ketika seseorang memiliki konsep ataupun sistem perencanaan hidup, bahwa apa yang dia lakukan dalam kehidupannya akan tergantung sistem yang dia buat diawal perencanaannya. Hidupnya akan lebih tertata. Bahkan apa yang telah direncanakan sebagai tujuan sudah ada dalam sistem tersebut. Pun demikian dengan sebuah organisasi atau kelompok, ketika hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan tujuan sudah tersusun dalam sistem pengaturan keorganisasiannya, maka gulir pergerakan organisasi tersebut akan lebih rapi realisasinya. Saya rasa, semua organisasi atau kelompok sudah pasti memiliki sistem yang memang dengan sistem tersebut yang akan mengatur jalannya pergerakan oraganisasi atau kelompok tersebut. Begitupun politik yang pada dasarnya adalah merupakan wadah penampung organ masyarakat dalam berkontestan dan berkesepakatan. Sebagaimana lumrahnya, politik kita kenal dengan kekuasaan, atau studi utamanya adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara. Sementara negara memiliki sistem, ketika memahami subjek yang memiliki sistem tanpa dengan pemahan yang didasari oleh sistem pula, maka hal tersebut akan kabur. Sehingga perlulah sistem dibalas dengan sistem, agar apa yang telah diterima dengan tertata melalui sistem dapat kita klasifikasikan rapi melalui sistem juga. Bisa dikatakan semuanya tergantung sistem. Ketika sistem itu berjalan dengan baik maka komponen yang mengikuti sistem dapat berjalan dengan baik pula. Toh meskipun dalam praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan sistem. Contoh yang sangat kentara adalah saat dimana negara yang kita tempati ini merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam aturannya masyarakatlah yang paling banyak memegang kekuasaan. Namun hal itu tidak berjalan sewajarnya. Hak rakyat dibeli, banyak yang mempolitisir suara-suara rakyat dalam pemilu. Hal seperti itu masih jamak terjadi negara kita ini. Demokrasi sudah tidak lagi demorasi, yang ada hanya sebatas label formal belaka.

Sistem politik adalah subsistem dari sistem dari sistem sosial. Kehidupan politik dari perspektif sistem dapat dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Menurut Machiavelli efektivitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

       Selain itu, politik juga memiliki struktur yang merupakan tatanan susunan kelembagaan (lembaga dan organisasi) dalam kehidupan suatu bangsa dan suatu negara. Struktur politik itu sendiri terdiri dari supra-struktur dan infra-struktur. Supra-struktur mencakup pemerintah, lembaga tinggi negara, dan lembaga negara (di pusat dan di daerah) serta aparatur pelaksana pemerintah. Sedangkan infra-struktur mencakup saluran organisasi untuk penyaluran aspirasi rakyat seperti: orsospol/parpol, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan/pendesak (pressure group), dan pendapat umum (public opinion) bersama-sama media masa). Terlepas dari itu, dalam kehidupan politik demokratis struktur politik ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur formal merupakan alat politik yang dengan abash mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat. Dalam sistem politik, struktur ini dibedakan atas kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan struktur informal merupakan struktur yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Termasuk dalam hal itu adalah partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, media massa, dan lain sebagainya.

      Dalam struktur politik kita akan melihat kehidupan komunitas masyarakat dipengaruhi bukan hanya oleh faktor fisik (geografi dan demografi) akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ( teknologi, lembaga, kebudayaan). Sturktur fisik membahas adanya populasi yang menduduki suatu wilayah (teritorial) tertentu yang disebut penduduk atau kemunitas sosial dalam keterkaitannnya dengan lingkungan geografis. Fenomena kekuasaan yang menjadi studi politik senantiasa muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu muncul konflik untuk memperoleh kekuasaan juga pada saat penggunaan kekuasaan. Sedangkan struktur sosial, masyarakat dalam berpolitik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang bersifat artifisial, buatan manusia. Termasuk di dalamnya keterampilanteknologis, lembaga sosial, dan kebudayaan. Entitas kultural/budaya disini dibentuk oleh sejarah, beroperasi secara kolektif, citra, sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Faktor kultural menentukan gaya suatu rezim  dalam kehidupan polkitiknya. Misalnya demokrasi Inggris yang tergantung dari gaya tertentu dari kehidupan parlementer, hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat. Jadi dari beberapa komponen atau faktor yang disebutkan tadi pengaruhnya memang sangat signifikan terhadap struktur politik yang dipraktikkan dalam realitas kehidupan sosial masyarakat.